Penerbit Gim Wajib Memiliki Badan Hukum, Kemenkominfo Segera Terbitkan Regulasi Baru

Selamat datang Startupspark di Situs Kami!

Startupspark, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menyusun aturan baru yang mewajibkan perusahaan penerbitan atau penerbit game di Indonesia memiliki keberadaan hukum. Penerbit Gim Wajib Memiliki Badan Hukum, Kemenkominfo Segera Terbitkan Regulasi Baru

Rencananya akan diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) sebagai bagian dari upaya pemerintah membangun ekonomi digital Tanah Air.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan menjelaskan aturan ini menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik.

“Kalau tidak terdaftar di sini, penerbitnya tidak punya keberadaan hukum di sini, jadi saya blokir gamenya di sana. Kita ingin membangun ekonomi digital,” kata Samuel saat acara Ngopi Bareng Kominfo di Jakarta Pusat. pada hari Jumat, 26 Januari 2024 .

Lebih lanjut dia menjelaskan, aturan baru ini tidak hanya mengatur klasifikasi cabang olahraga, tetapi juga mencakup pembentukan lembaga pemeringkat independen. Naik, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.133.000 per Gram

Nantinya akan muncul lembaga pemeringkat independen dan kami akan memandu organisasi-organisasi yang ingin menilai permainan, tambahnya.

Pemerintah mewajibkan perusahaan penerbitan game dalam dan luar negeri untuk mempunyai keberadaan hukum di Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas (PT).

Samuel menjelaskan, aturan baru ini melibatkan tiga pelaku industri game, yakni pembangun atau developer, penerbit, dan lembaga pemeringkat. Namun Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus mengatur penerbit dan membentuk lembaga pemeringkat karena pengembang game bisa datang dari mana saja.

“Kalau gamenya sudah jadi, harus dipublish, untuk bisa diakses, ada tambahan pembayaran macam-macam. Misalnya Mobile Legends, penerbitnya harus PT Indonesia,” ujarnya.

Pendaftaran pemeringkatan game akan diatur dalam aturan baru ini beserta ketentuan terkait pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Meski Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak membentuk lembaga pemeringkat sendiri, namun pihaknya bermaksud mengalihkan fungsi tersebut kepada pihak ketiga agar menjadi lembaga independen yang sejalan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan lembaga pusat. Badan Statistik (BPS).

Dia memastikan, revisi aturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut saat ini sudah dalam tahap penomoran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diharapkan selesai pada akhir bulan ini.

“Target saya akhir bulan ini karena sudah kami kirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Ia kemudian mengungkapkan, saat ini penerbit game baik lokal maupun asing wajib mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2019. Hingga Jumat 26 Januari 2024, terdapat 1.385 layanan di industri game. Terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai PSE.

Pilihan Redaksi: Perkuat industri game lokal Eric Thohir: Kami tidak anti asing, tapi kami tidak ingin jadi pasar saja

Undang-undang Penangkapan dan Penyimpanan Karbon baru yang akan dikeluarkan oleh Jokowi akan mengatur keekonomian atau rencana bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon. Baca terus

Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana menerbitkan peraturan baru mengenai penerbit game dan rating game. Hal ini dinilai merugikan konsumen. Baca terus

Hilirisasi digital ini akan menciptakan jutaan lapangan kerja, kata Gibran. Baca terus

Upaya pemblokiran situs judi online menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah taktik menghubungkan melalui SMS dan WhatsApp. Baca terus

Lembaga Pengelola Perbendaharaan Negara (LMAN) melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nasional sebesar Rp3,7 triliun pada tahun 2023. Baca selengkapnya Penerbit Gim Wajib Memiliki Badan Hukum, Kemenkominfo Segera Terbitkan Regulasi Baru

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) mengatakan pinjaman online ilegal atau pinjol muncul karena pemerintah lalai memfasilitasi ekonomi digital. Baca terus

Kata Nezer Patria dalam surat edaran (SE) Menteri Komunikasi dan Informatika. 9/2023 tentang etika kecerdasan buatan dapat melengkapi peraturan yang sudah ada. Baca terus

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemenkeu) melaporkan pendapatan bukan pajak sebesar Rs 707 miliar dari sektor pengelolaan ruang laut. Baca terus

Pengembang game yang tergabung dalam Agate Nation ini telah meluncurkan bisnis turunan baru bernama Vertx Break, yang berfokus pada seni bergaya 3D berkualitas tinggi. Baca terus

Penerimaan negara bukan pajak dari subsektor mineral dan batubara (Minerba) menurun meski melebihi target tahun 2023. Baca selengkapnya

Tulisan ini dipublikasikan di Bisnis dan tag , , , , . Tandai permalink.